Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan transformasi digital pemerintahan, yang dikenal sebagai government technology (GovTech). Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern melalui penyediaan layanan publik berbasis digital.
Salah satu langkah konkret yang sedang diimplementasikan pemerintah adalah pelaksanaan uji coba perluasan digitalisasi bantuan sosial (bansos). Hal ini disampaikan oleh Mendagri (Menteri Dalam Negeri) saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos. Pertemuan tersebut diselenggarakan secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Selasa (30/6).
Perluasan Digitalisasi Bansos sebagai Fondasi GovTech
Tito Karnavian menjelaskan bahwa rapat tersebut berfokus pada perluasan uji coba digitalisasi bansos di 43 kabupaten dan kota. Menurutnya, program ini merupakan cikal bakal dan peta jalan menuju implementasi GovTech atau e-government secara nasional.
Sebelumnya, program uji coba digitalisasi bansos telah berhasil diterapkan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Keberhasilan ini menjadi dasar untuk perluasan implementasi ke puluhan kabupaten/kota lainnya sebagai bagian dari upaya nasional. Sebagai Mendagri, Tito menegaskan komitmennya untuk mengoordinasikan pemerintah daerah (Pemda) bersama kementerian dan lembaga terkait guna memastikan program berjalan optimal.
Efisiensi dan Transparansi Melalui Teknologi Digital
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa GovTech akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Ia menambahkan bahwa Rakor ini merupakan bagian dari upaya mengawal transformasi sistem perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis artificial intelligence (AI).
Luhut menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya, proses seleksi penerima bansos dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel melalui pertukaran data lintas sektor. Sistem ini juga dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat, memungkinkan mereka mengajukan permohonan bansos secara mandiri atau melalui agen, tanpa dibebani persyaratan dokumen atau proses yang rumit.
"Saya percaya dengan ketangguhan kita, program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat penerima, dan mari kita kawal bersama-sama," ujar Luhut. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Tito Karnavian, karena data dari tujuh kementerian dan lembaga kini telah terintegrasi, dan proses AI telah berjalan.
